BAB
I
PENDAHULUAN
Politik
adalah proses
pembentukan dan pembagian kekuasaan
dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara.
Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi
yang berbeda mengenai hakikat
politik yang dikenal dalam ilmu
politik.
Politik
adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional
maupun nonkonstitusional.
Di
samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda,
yaitu antara lain:
- politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam
konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain:
kekuasaan
politik, legitimasi,
sistem politik,
perilaku
politik, partisipasi
politik, proses
politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk
beluk tentang partai
politik.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Sosiologi Politik
Sosiologi
politik merupakan sebuah sub-bidang yang muncul dan berkembang dalam
sosiologi kontemporer dan ilmu politik. Dari definisi yang sederhana
tersebut sebenarnya dapat dianalisa bahwa sosiologi politik merupakan
penggabungan dua disiplin ilmu yaitu ilmu politik dan ilmu sosial
yang kemudian sosiologi politik ini dapat dikategorikan sebagai
sub-bidang dari sosiologi kontemporer atau dari ilmu politik,
sehingga menjadi suatu kewajaran apabila sosiologi politik menjadi
bagian bidang ilmu politik maupun bidang sosiologi kontemporer.
Karena pada dasarnya materi yang terdapat di dalamnya merupakan
campuran dari berbagai bahan yang dipinjam dari ilmu politik dan
sosial.
Namun
untuk mempermudah memahami pengertian sosiologi politik sebaiknya
dimulai dari definisi secara bahasa dahulu. Dari segi bahasa
sosiologi politik terdiri dari dua kata yaitu sosiologi dan politik.
Istilah sosiologi ditemukan oleh Auguste Comte untuk menunjukkan ilmu
tentang masyarakat. Sebelum itu Comte pernah mempergunakan istilah
‘fisika sosial’ dalam arti yang sama, akan tetapi kemudian
menggantikannya dengan ‘sosiologi’ karena ahli matematika asal
Belgia Quetelet telah mempergunakan istilah ‘fisika sosial’ bagi
studi statistika tentang gejala moral (1836), yang dikatakan Comte
sebagai sebuah percobaan pemberian istilah yang jelek.
Istilah
yang lain adalah istilah politik. Istilah politik (Politics) di dunia
barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 S.M filsuf
seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics
sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity)
yang terbaik. Di dalam polity
semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk
mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab,
dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Pandangan normatif ini
berlangsung sampai abad ke-19. Dewasa ini definisi mengenai politik
yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi-definsi lain
yang lebih menekankan pada upaya (means)
untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan
keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya.
Jadi
pada hakikatnya sosiologi politik merupakan jembatan yang
menghubungkan antara bidang sosiologi dan ilmu politik & di
antara keduanya dipercaya memiliki hubungan dua arah yaitu di mana
sosiologi politik memberikan penekanan yang sama pada variabel sosial
dan politik. Sebagai contoh adalah mengenai sistem kepartaian yang
sosiologi politik tidak menjelaskan tentang bagaimana sistem kerja
partai yang hanya merespon & merefleksikan dari sosial ekonomi,
tetapi ia justru menyelidiki tentang bagaimana kondisi masyarakat
yang diakibatkan oleh sistem kepartaian. [6]
Sehingga tidak tepat juga bila sosiologi politik dipersepsikan oleh
banyak kalangan sebagai sosiologi yang menginvasi ilmu politik.
B. Hubungan
Sosiologi Politik dan Ilmu Politik
Seperti
yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa
hubungan antara sosiologi politik dan ilmu politik sangat erat
kaitannya dan nyaris sama artinya bahkan di beberapa negara tertentu
pembedaan yang terjadi pada keduanya ini hanya semata-mata bersifat
administratif dan pedagogis. Di Amerika Serikat misalnya, di mana
sosiologi dan ilmu politik biasanya menjadi dua “departemen” yang
berbeda namun tetap saja di kedua departemen tersebut sosiologi
politik tetap diajarkan sebagai telaah terhadap fenomena kekuasaan.
Selain
itu ada pembahasan yang menarik mengenai hubungan yang terjadi dalam
sosiologi politik yaitu mengenai masalah pembedaan antara ilmu
politik dalam sosiologi dengan sosiologi politik. Ilmu politik dalam
sosiologi jelas-jelas merupakan sub bidang dan sub divisi dari bidang
sosiologi. Pada ilmu politik dalam sosiologi, fenomena politik
diperlakukan sebagai variabel dependen dan fenomena sosial diterima
sebagai dasar variabel penjelas. Padahal dalam sosiologi politik,
upaya untuk memahami fenomena politik selalu dihubungkan dengan
faktor-faktor sosial, seperti pengujian hubungan antara politik dan
masyarakat, struktur sosial dan struktur politik, dan perilaku sosial
dan perilaku politik. Dengan demikian, sosiologi politik merupakan
titik persimpangan yang lahir ketika pendekatan sosiologi dan politik
digabungkan. [8]
Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari sosiologi politik
lebih luas dibandingkan dengan ilmu politik dalam sosiologi yang
ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya melihat dan memahami satu
fenomena saja.
C. Konsep-Konsep
Gagasan dalam Definisi Sosiologi Politik
Banyaknya
ketidaksepakatan para ahli terhadap makna yang tepat pada sosiologi
politik kemungkinan disebabkan oleh sosiologi politik itu sendiri
yang begitu kaya akan gagasan yang saling bertentangan. Gagasan
pertama yang saling bertentangan adalah mengenai anggapan bahwa
sosiologi politik sebagai ilmu mengenai negara. Cara untuk menentukan
sosiologi politik sebagai ilmu mengenai negara adalah dengan
menempatkannya dalam klasifikasi-klasifikasi ilmu sosial berdasarkan
pada sifat masyarakat yang dipelajari. Konsep politik di sini mungkin
mengenai negara bisa diinterpretasikan sebagai negara bangsa atau
negara pemerintah. Sebuah negara bangsa adalah yang merujuk kepada
masyarakat nasional. Sedangkan negara pemerintah adalah yang merujuk
kepada para penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional. Oleh
sebab itu, arti sosiologi politik sangat sempit dan terbatas.
Gagasan
kedua dalam sosiologi politik adalah mengenai proses interaksi antara
masyarakat dan politik. Pandangan dari Bendix dan Lipset di sini
lebih cocok dan tepat untuk digunakan. Keduanya mengatakan bahwa
“ilmu politik dimulai dengan
negara dan meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat,
sementara sosiologi politik dimulai dengan masyarakat dan dan mulai
meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi negara.”
Gagasan
ketiga adalah mengenai konsep dalam sosiologi politik yang lebih
modern yang menekankan otoritas umum terhadap seluruh masyarakat
(termasuk masyarakat nasional). Konsep ini terinspirasi dari Leon
Duguit. Ia membuat perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah.
Ia percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia dari terkecil hingga
terbesar didapati orang-orang yang memerintah dan patuh, orang-orang
yang membuat aturan dan menyepakatinya, dan orang-orang yang membuat
keputusan dan menaatinya. Beberapa sosiolog menerima dan
memodifikasi definisi ini seperti Weber, Aron, Vedel, Bourdeu, dan
Duverger.
Gagasan
ke empat adalah mengenai sosiologi politik sebagai integrasi antara
sosiologi dan ilmu politik yang kemudian diduga menjurus pada
spesialisasi. Dengan demikian sosiologi politik dapat disetting
sebagai keturunan dari orangtua yang lebih mapan yaitu sosiologi dan
ilmu politik yang kemudian mengkhususkan diri pada hubungan interaksi
yang dihasilkan dari kedua disiplin ilmu tersebut. Gagasan ini
bermanfaaat karena menghancurkan hambatan antara sosiologi dan ilmu
politik tanpa menghapuskan batasan-batasan identitas dan ciri khas
keduanya. Hal ini secara sistematis lebih dimaksudkan untuk membangun
jembatan penghubung yang melintasi berbagai batas. Meskipun
‘sosiologi politik’ masih belum menghasilkan makna yang jelas.
Jadi secara garis besar, keempat pengertian di atas menunjukkan bahwa
sosiologi politik memiliki arti yang luas.
BAB
III
Sosiologi
politik memang tidak dapat dilepaskan dari perdebatan dan
pertentangan dari mulai mengenai sejarah, definisi, ruang lingkup dan
sebagainya. Hal ini tidak terlepas karena memang sosiologi politik
sendiri memang belum lama terbentuk sebagai salah satu bagian dari
disiplin ilmu sosial dan juga ilmu politik. Secara tujuan, sosiologi
politik juga dirasa sangat penting untuk menjembatani antara
sosiologi dan ilmu politik sehingga tidak mengherankan jika sosiologi
politik secara definisi, ruang lingkup dan pembahasan juga masih
samar-samar. Namun terlepas dari itu semua, kehadiran sosiologi
politik tetap penting untuk menjawab tantangan terhadap perkembangan
zaman yang semakin cepat akibat terjadinya revolusi yang memengaruhi
berbagai bidang kehidupan salah satunya yaitu politik.
Kami
menyadari makalah ini masih mempunyai kekurangan dan demi
penyempurnaan makalah ini.maka
kami membutuhkan kritik dan saran yang bersifat positif/membangun
dari pembaca.dan semoga makalah ini bermanfaat untuk pembaca.
- http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-ilmu-politik.html
- http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/09/makalah-ilmu-politik.html
- http://bentukdanisi.blogspot.com/2012/10/hakikat-sosiologi-politik.html
0 komentar:
Posting Komentar